soal online

soal  online 1
soal online 2

Read More

DOWNLOAD

Berikut ini file-file yang dapat didownload :

• SOAL UH 1          UH 2          UH 3              UH 4  
• SOAL UTS           GASAL      GENAP
• KISI-KISI             UAS GASAL        UKK 2012-2013
• SOAL                    UAS GASAL       UKK 2012-2013
• DAFTAR NILAI LENGKAP
• TRYOUT PLUS
• MATERI 1
• MATERI 2
• MATERI 2
• MATERI 4
• MATERI 5

Read More

INSTRUMEN INTERNASIONAL

C. Instrumen Internasioanal HAM

1. Mencegah Terjadinya Genosida

           Genosida merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan  seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti:

           1)   Membunuh anggota kelompok tersebut.

           2)   Menimbulkan luka atau tekanan mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut.

           3)   Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian.

           4)   Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut.

           5)   Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

2.   Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

         Kejahatan ini merupakan perbuatan pembunuhan, pemusnahan, per­bu­dakan, pemindahan paksa (deportasi), memenjarakan, penyiksaan, per­kosaan, penganiayaan, penghilangan paksa, dan kejahatan apartheid yang di­lakukan sebagai bagian serangan meluas atau sistematis yang di­ketahuinya bahwa serangan itu ditujukan terhadap penduduk sipil. Kejahat­an ini dapat terjadi selain pada masa damai (untuk mempertahankan rezim) juga pada masa perang. Contoh: korban pasca jajak pendapat di Timor Timur, oleh Timor Timur diadukan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Korban sipil rakyat Irak akibat pengeboman AS telah terpola secara sistematis, dapat dimasukkan dalam kejahatan ini.

3. Kejahatan perang

            Kejahatan perang adalah melancarkan perang yang menyebabkan kerugian bagi orang sipil, kerusakan objek sipil atau kerusakan meluas, berjangka panjang dan berat terhadap lingkungan. Membunuh atau melukai secara curang pihak musuh atau perlakuan mempermalukan tawanan perang, juga masuk dalam kategori kejahatan perang. Ketentuan mengenai kejahatan perang dapat ditemukan dalam Geneva Convention 1949.

          Kejahatan perang agresif atau dikenal sebagai kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace), yaitu merencanakan, memprakarsai perang atau memulai perang yang melanggar hukum internasional. Ketentuan tentang kejahatan perang agresif dapat ditemukan dalam Rome Statute of The Internasional Criminal Court atau dikenal Statuta Roma 1998.

         Invasi AS ke Irak bisa dikategorikan dalam kejahatan perang agresif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa AS dewasa ini mengembangkan doktrin Pedoman Rencana Pertahanan (Defence Planning Guidance/DPG). Doktrin DPG mengharuskan AS mengatur dunia berdasarkan kepentingannya yang ditentukan syarat-syaratnya oleh AS, baik menyangkut kepentingan politik, ekonomi, dan militer. DPG kemudian disempurnakan tanggal 22 September 2002 melalui Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategic/NSS). Isi  NNS antara lain: “Kita harus menyerang bukan hanya negara-negara yang menentang, tetapi juga negara-negara yang dianggap berpotensi teroris”. Doktrin NSS menunjukkan tidak hanya menduduki lebih dulu (preemtive), tetapi juga preemtion yang memungkinkan AS secara sepihak kapan saja dan di mana saja dapat melemahkan negara lain, termasuk melemahkan sekutu-sekutunya.

4. Mendorong Dilakukannya Peradilan HAM Internasional

       Di antara kasus-kasus pelanggaran HAM internasional sebagian telah diselesaikan melalui pengadilan HAM dan masih banyak kasus-kasus pelanggaran lain yang belum tersentuh, terutama jika menyangkut penguasa di negara besar seperti Amerika Serikat. Beberapa contoh bentuk pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM secara internasional.

a.   Pengadilan Kejahatan Internasional Ad. Hoc

      Pengadilan kejahatan internasional Ad. Hoc (Mahkamah Kejahatan Internasional yang khusus dan terbatas) setelah selesai mengadili kemudian dibubarkan atau dilikuidasi. Dalam praktik pengadilan kejahatan internasional Ad. Hoc dilakukan dengan dua cara. Pertama, dibentuk oleh negara-negara berdasarkan perjanjian internasional. Ini terjadi pasca Perang Dunia II ketika dibentuk Pengadilan Militer Internasional (International Military Tribunal/IMT) yang berkedudukan di Nurenberg dan Tokyo. IMT waktu itu bertugas mengadili penjahat perang Jerman dan Jepang. Kedua, dibentuk lewat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB). Contohnya: Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Yugoslavia (International Court Tribunal for Yugoslavia/ICTY), untuk mengadili pelanggaran HAM di Yugoslavia. Kemudian Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda (International Court Tribunal for Rwanda/ICTR), untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi di Rwanda.

b.   Pengadilan Internasional yang Bersifat Permanen

           Pengadilan permanen yang dimaksud adalah Pengadilan Kejahatan Internasional atau Mahkamah Pidana Internasional (MPI). Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal of Court/ICC) didirikan berdasarkan perjanjian internasional pada tanggal 17 Juli 1998, yang dikenal dengan nama Statuta Roma. MPI berkedudukan di Den Haag Belanda. MPI berbeda dengan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ). Mahkamah Internasional (MI) menekankan pada negara sebagai subjek hukumnya, sedangkan MPI menjadikan setiap individu yang diduga melakukan kejahatan yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sebagai subjek hukumnya. MPI bersifat permanen dan berfungsi mewujudkan rasa keadilan universal bagi semua pihak yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal dan juga diharapkan mampu menciptakan perdamaian dunia.

         Sejak tahun 2002, MPI telah mulai aktif bekerja. Pimpinan Serbia Slobodan Milosevic diadili lewat lembaga ini. Namun MPI hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi. Amerika Serikat sebagai negara yang mendengung-dengungkan HAM ternyata menolak meratifikasi. Alasannya sebagai “Polisi Dunia”, Amerika Serikat banyak mengirim pasukan ke berbagai belahan dunia sehingga ratifikasi bisa membuat pasukan Amerika Serikat sendiri diseret ke MPI. Dengan demikian dapat dinyatakan hukum internasional dalam hal kepentingan politik, ekonomi, dan militer Amerika Serikat nol besar. Indonesia juga belum meratifikasi Statuta Roma.

c.   Pengadilan HAM Internasional

           Pelanggaran HAM secara internasional dapat diadili melalui pengadilan HAM nasional. Dalam praktik dikenal ada beberapa bentuk. Pertama, pengadilan nasional di mana tersangka memiliki kewarganegaraan. Dalam hal ini dapat dicontohkan Pengadilan HAM Ad. Hoc untuk kasus dalam pelanggaran HAM pasca jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999. Pengadilan ini sesungguhnya menguntungkan WNI yang didakwa, karena menurut doktrin “ne bis in idem”, penuntutan tidak bisa dilakukan lagi apabila terhadap mereka telah dilakukan penuntutan dan proses peradilan. Sehingga para pelaku yang didakwa melanggar HAM tersebut, tidak dapat lagi diadili di pengadilan internasional, jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atas keputusan yang dijatuhkan Pengadilan HAM Ad. Hoc dan ingin mengajukannya lagi ke pengadilan internasional. Kedua, pengadilan nasional di luar kewarganegaraan tersangka. Pengadilan ini biasanya mempunyai keterkaitan dengan peristiwa. Contohnya: Kejaksaan Spanyol menuntut Agusto Pinochet mantan Presiden Chile (1973-1990) diekstradisi ke Spanyol atas tuduhan sebagai dalang pembunuhan atau penghilangan nyawa 94 orang termasuk warga Chile, Spanyol, Argentina, Inggris dan Amerika Serikat. Ketiga, menggelar pengadilan nasional, namun dengan hakim internasional, seperti yang dilakukan di Kosovo. Pengadilan terhadap pimpinan Khmer Merah di Kamboja atas tuduhan bahwa pemerintahan teror mereka tahun 1975-1979 telah menyebabkan tewasnya 1,7 juta saudara sebangsa mereka, akan diselesaikan melalui bentuk yang ketiga ini. Kamboja dan PBB pada 6 Juni 2003 telah menandatangani sebuah perjanjian untuk membentuk sebuah mahkamah yang akan mengadili para pemimpin Khmer Merah. Tujuh negara ditambah Kamboja akan menjadi bagian tim hakim internasional. Ketujuh negara yang akan mengirimkan hakim yaitu: Jepang, India, Perancis, Rusia, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan biaya pengeluaran diperkirakan sejumlah 20 juta-60 juta dolar Amerika Serikat dan Jepang menyatakan kesediaannya untuk menanggung biaya pengeluaran tersebut.

5. Mendorong Diberikannya Sanksi oleh PBB Terhadap Negara Pelanggar HAM Berat

         Piagam HAM Sedunia atau Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), sebagai deklarasi universal tidak memiliki kekuatan mengikat secara kuat bagi dunia internasional, tetapi kemudian dikembangkan dalam bentuk covenant dan protokol menjadi memiliki kekuatan mengikat yang kuat bagi negara penandatangan maupun yang telah meratifikasinya. DUHAM juga merupakan standar internasional mengenai HAM yang tampak sangat dihormati oleh anggota PBB. Oleh karena itu, jika suatu negara tidak menegakkan HAM yang sejalan dengan Piagam HAM Sedunia/DUHAM, maka akan mendapat sanksi internasional. Sanksi itu tidak hanya akan dikucilkan dalam pergaulan internasional tetapi juga akan mendapat tekanan oleh masyarakat internasional. Tekanan inter­nasional bisa berwujud embargo militer, bantuan keuangan, dan politik. Prediksi ini didasarkan atas kenyataan yang melanda negara kita dan negara lain, ketika dianggap tidak menegakkan HAM oleh dunia internasional.

      Beberapa contoh sanksi internasional yang menimpa negara kita, ketika dianggap tidak menegakkan HAM yang sejalan dengan standar internasional.

      Pertama, pada tahun 1999, karena alasan pelanggaran HAM di Timor Timur, Kongres AS menunda bantuan dan latihan militer Indonesia, yaitu program IMET (International Military Education and Training (IMET) dan Extended IMET (EIMET). Diakui kalangan TNI, akibat kebijakan ini terjadi penurunan kemampuan tempur TNI karena keterbatasan peralatan, suku cadang dan persenjataan jenis senjata yang mematikan (lethal weapon). Bersamaan dengan kampanye luas pem­berantasan terorisme yang tengah terjadi dalam masyarakat internasional, kedua program di atas dibuka kembali. Berbagai industri besar semacam Boeing, United Technology, General Electric, Coca Cola, dan Nike melalui Dewan Usaha Amerika-ASEAN mendesak Washington agar segera mencabut embargo penjualan senjata ke Indonesia.

      Kedua, ancaman penghentian bantuan keuangan oleh negara-negara yang tergabung dalam IGGI (International Government Group for Indonesia), karena Indonesia banyak melakukan pelanggaran HAM. Sebagai reaksinya, maka Indonesia ketika itu kemudian membuat CGI.

      Ketiga, tekanan politik misalnya adanya upaya pembentukan pengadilan internasional Ad. Hoc untuk mengadili pelanggaran HAM pasca jajak pendapat di Timor Timur. Suatu ketika DK PBB didesak untuk membentuk Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Timor Timur (International Court Tribunal for East Timor/ICTET), namun pengadilan tersebut urung dibentuk karena keberatan Indonesia. Sebagai kompromi, Indonesia membentuk Pengadilan HAM melalui UU No. 26 Tahun 2000. Apabila Indonesia tidak mengambil kompromi ini, maka tanggung jawab itu akan diambil oleh masyarakat internasional. Hal ini dimungkinkan karena dalam sistem hukum HAM terdapat ketentuan pertanggungjawaban negara mencakup tiga bentuk yaitu: menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect), pemenuhan (obligation to fulfil) HAM. Jika Indonesia mengabaikan ketentuan sistem hukum HAM, maka dapat dinilai telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional  dan masyarakat internasional dapat mengambil alih. Dalam kaitan ini dapat dicontohkan: AS pernah melakukan pengadilan nasional terhadap Presiden Panama Jenderal Manuel Noriega setelah ditangkap di istananya oleh pasukan militer pada tahun 1990, dengan tuduhan terlibat kejahatan perdagangan kokain.

Sebaiknya Anda Tahu

Pengadilan Terhadap Berbagai Pelanggar HAM Berat

      Berbagai kasus pelanggaran dan kejahatan HAM di berbagai negara sebagian telah ditanggapi secara positif dengan upaya menyelesaikannya melalui Pengadilan HAM Internasional. Beberapa keputusan pengadilan HAM Internasional (yurisprudensi) di antaranya:

1.   Pembantaian Serbia di Bosnia terhadap 100.000 laki-laki, wanita, dan anak-anak dengan cara yang sangat biadab, sementara sebagian lagi dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka. Kasus pelanggaran HAM ini mendorong PBB untuk membentuk Pengadilan Kejahatan Internasional Ad. Hoc untuk Yugoslavia (International Court Tribunal for Yugoslavia/ICTY) pada tahun 1993.

2.   Pada awal September 1998, Jean Kambanda mantan Perdana Menteri Rwanda Afrika Tengah dihukum penjara seumur hidup oleh Pengadilan Kejahatan Internasional Ad. Hoc (International Court Tribunal for Rwanda/ICTR)  yang didirikan PBB pada tahun 1994. Kambanda dihukum karena keterlibatannya dalam pembunuhan massal terhadap suku Tutsi di negara itu.

1.     Keputusan Pengadilan Inggris pada tahun 1998 tentang penahanan mantan diktator Chile Jenderal Augusto Pinochet oleh polisi Inggris sangat ber­tentangan dengan hukum. Pengadilan juga melarang ekstradisi Pinochet ke Spanyol, seperti yang diminta Hakim Baltasar Garzon yang menghendaki Pinochet diadili atas kejahatannya melakukan pembunuhan massal, terorisme dan penyiksaan yang korbannya di antaranya warga Spanyol. Namun kemudian pengadilan Inggris mengatakan bahwa Pinochet dapat diadili oleh sebuah pengadilan internasional, berdasarkan prinsip-prinsip Nurenberg bahwa pe­jabat-pejabat negara dapat dituntut untuk kejahatan-kejahatan internasional.

6. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

         Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengesahkan UDHR, yang memungkinkan HAM bersifat universal, yang tidak lagi lokal atau merupakan kepentingan suatu negara melainkan hak asasi untuk seluruh umat manusia di dunia. Sebenarnya UDHR tersebut disebut sebagai tonggak perjuangan HAM yang kedua setelah Bill of Rights.

        UDHR terdiri dari 30 pasal dengan satu pembukaan (Mukadimah) yang terdiri dari 6 alinea. Dilihat dari isinya UDHR terdiri dari tiga kategori. Pertama, hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang diatur dalam Pasal 3-21. Kedua, hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang menjadi hak semua orang diatur dalam Pasal 22-27. Ketiga, merupakan pasal-pasal penutup, yaitu Pasal 28-30.

     Lebih rinci, substansi yang diatur sebagai hak-hak sipil dan politik meliputi: hak untuk bebas dari diskriminasi, untuk memiliki kehidupan, kebebasan, dan keamanan, untuk bebas beragama, untuk bebas berpikir dan berekspresi, untuk bebas berkumpul dan berserikat, untuk bebas dari penganiayaan dan hukuman kejam, untuk menikmati kesamaan dihadapan hukum, untuk bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang, untuk memperoleh peradilan yang adil, untuk mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi, dan untuk bebas bergerak. Sedangkan hak sosial dan ekonomi di dalam Deklarasi mencakup: hak untuk menikah dan membentuk keluarga, untuk bebas dari perkawinan paksa, untuk memperoleh pendidikan, untuk mendapat pekerjaan, untuk menikmati standar kehidupan yang layak, untuk istirahat dan bersenang-senang, serta untuk memperoleh jaminan selama sakit, cacat atau tua.

             HAM sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen HAM yang muncul pada abad ke-20 seperti UDHR, mempunyai beberapa ciri yang menonjol.

           Pertama, HAM adalah hak, yang menunjuk pada norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib.

           Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki HAM, ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri HAM yang berlaku sekarang adalah HAM itu merupakan hak internasional.

           Ketiga, HAM dianggap ada dengan sendirinya, tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam system adat atau system hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankanmenurut hukum, namun hak itu eksis dan sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya.

           Keempat, HAM dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, HAM cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi HAM. Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada dimanapun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang lain.

7. Pasal-Pasal HAM dalam UDHR dan Konvensi Internasional

(1). Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat

Universal Declaration  of Human Rights (UDHR), pasal 19, Setiap orang berhak kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan tidak memandang batas-batas.

Covenant on Civil and Political Rights (CCPR), pasal 19, (1) Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan; (2) Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan segala macam penerangan dan gagasan tanpa menghiraukan pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihannya.

(2). Hak  atas kedudukan yang sama dalam hukum

UDHR, pasal 7: Sekalian  orang adalah sama terhadap UU dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan.

 CCPR, pasal 26: Semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam hubungan ini, hukum melarang setiap diskriminasi serta menjamin semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, bangsa asal atau kedudukan sosial-asal, milik,kelahiran atau kedudukan lainnya.

(3). Hak atas kebebasan berkumpul

UDHR, pasal 20: (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat; (2) tiada seorang jua pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.

 CCPR, pasal 21: Hak berkumpul secara bebas diakui. Tiada satu pembatasan pun dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain.

(4).  Hak atas kebebasan beragama

UDHR, pasal 18, Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.

CCPR, pasal 18, (1) Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memeluk atau menerima agama atau kepercayaan pilihannya, serta kebebasan  untuk baik secara pribadi atau pun bersama anggota masyarakat lingkungannya serta secara terbuka ataupun tertutup, menyatakan agama atau kepercayaannya melalui ibadah, ketaatan, tindakan dan ajaran. (2) Tak seorangpun dapat dikenakan paksaan sehingga mengakibatkan terganggunya kebebasan untuk memeluk atau menerima agama atau kepercayaan pilihannya. (3) Kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya hanya dapat dikenakan pembatasan menurut ketentuan ketentuan hukum dan yang perlu untuk menjaga keselamatan umum, ketertiban, kesehatan atau moral dan hak-hak dasar serta kebebasan orang lain. (4) Negara-negara peserta dalam Perjanjian ini mengikat diri untuk menghormati kebebasan orang tua dan di mana berlaku, wali hukum, untuk menjamin pendidikan agama dan moral anaknya menurut keyakinannya masing-msing.

(5). Hak atas penghidupan yang layak

 UDHR, pasal 25: (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan di waktu mengalami pengangguran, janda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena keadaan yang di luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

 Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), pasal 11: (1)  Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui setiap orang atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk sandang, pangan, dan perumahan yang layak, dan perbaikan secara terus menerus dari lingkungan hidupnya. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjamin terlaksananya hak tersebut, agar diakui kepentingan hakiki dari kerjasama internasional yang didasarkan atas persetujuan yang bebas.

 (6).  Hak  atas kebebasan berserikat

UDHR, pasal 23, (4): Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya.

CESCR, pasal 8: (1) Negara-negara peserta perjanjian ini mengikat diri untuk menjamin; (a) hak setiap oang untuk membentuk serikat sekerja dan menjadi anggota serikat sekerja pilihannya, sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan, guna meningkatkan serta melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi dan sialnya. Tiada suatu pembatasan pun  dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketetiban umum atau untuk melindungi hak-hak serta kebebasan –kebebasan orang lain. (b) Hak bagi serikat sekerja untuk mendirikan federasi atau konfederasi nasional serta hak bagi yang tersebut belakangan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi serikat sekerja internasional. (c) Hak bagi serikat sekerja untuk bertindak secara bebas dan hanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk melindungi hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain. (d) Hak untuk melancarkan pemogokan, asalkan dijalankan menurut ketentuan-ketntuan hukum negara yang bersangkutan.

CCPR, pasal 22: (1) Setiap orang berhak atas untuk berserikat, termasuk hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat-serikat sekerja guna melindungi kepentingan-kepentingannya.

(7). Hak atas pengajaran

UDHR, pasal 26: (1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya dalam tingkat sekolah dasar. Pengajaran sekolah rendah harus diwajibkan.Pengajaran teknik dan vak harus terbuka bagi semua orang dan pelajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan. (2) Pengajaran harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk memperkokoh rasa penghargaan  terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling menerima serta rasa saling persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan atau penganut agama, serta harus memajukan kegiatan-kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian. (3) Ibu-Bapak mempunyai hak utama untuk memilih macam pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

CESCR, pasal 13: (1) Negara-negara perserta dalam perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan akan mengarah pada pengembangan penuh dari kepribadian orang  serta kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat rasa hormat terhadap hak-hak manusia serta kebebasan-kebebasan dasar. (2) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui bahwa dalam usaha melaksanakan hak ini secara penuh: (a) Pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua orang. (b) Pendidikan menengah dalam segala bentuknya termasuk pendidikan teknik dan kejuruan menengah, akan diselenggarakan dan terbuka bagi semua melalui cara-cara yang layak, serta khususnya dengan dimulainya pendidikan cuma-cuma serta bertahap. (c) Pendidikan tinggi akan diusahakan terbuka bagi semua berdasarkan kesanggupan, melalui cara-cara yang layak, serta khususnya dengan dimulainya pendidikan cuma-cuma secara bertahap. (d) Pendidikan masyarakat dianjurkan atau ditingkatkan sejauh mungkin bagi mereka yang belum pernah atau belum menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. (e) Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkat digiatkan secara kuat, sistem beasiswa yang layak diadakan dan syarat-syaat materiil dari staf pengajar ditingkatkan secara terus menerus.

e. Konvensi tentang Hak-hak Anak

          Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke-44 pada bulan Desember 1989 telah berhasil menyepakati sebuah resolusi, yaitu Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989 tentang Convention on the Rights of the Child. Tentang pengertian anak, konvensi menekankan pada faktor umur, yakni setiap orang yang masih berumur di bawah 18 tahun. Kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak menentukan batas umur yang lebih rendah dari 18 tahun. Situasi dan kondisi anak-anak di berbagai belahan bumi yang digambarkan oleh resolusi tersebut sangat memprihatinkan, seperti: karena kondisi sosial yang di bawah standar, kelaparan, bencana alam, eksploitasi, konflik bersenjata, buta huruf, dan lain sebagainya yang mengakibatkan anak-anak tidak hidup dan berkembang dengan layak. Konvensi ini sebenarnya merupakan lanjutan atau salah satu mata rantai dari usaha-usaha masyarakat internasional yang telah dilakukan jauh sebelumnya. Mulai dari Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Anak tahun 1959 (Declaration on the Rights of the Child of 1959) dan Deklarasi PBB tentang Tahun Anak-Anak Internasional
(Declaration on the International Year of the Child of 1979). Bahkan jauh sebelumnya, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) juga telah menaruh perhatian yang serius tentang masalah anak-anak, yang terbukti dengan dikeluarkannya Deklarasi Jenewa 1924 (Geneve Declaration of 1924) tentang pembentukan Uni Internasional Dana dan Keselamatan Anak-Anak (Save the Children Fund International Union). Demikian pula PBB secara khusus memiliki salah satu organ khusus yang berkenaan dengan anak-anak, yaitu UNICEF (United Nations Children's Fund/Dana PBB untuk Anak-Anak).

f. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam

       Ketentuan pokok konvensi ini mengatur tentang pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Ini berarti negara Republik Indonesia yang telah meratifikasi wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan penyiksaan (tindak pidana) di dalam wilayah yuridiksinya. Misalnya, langkah yang dilakukan dengan memperbaiki cara introgasi dan pelatihan bagi setiap aparatur penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya. 

8. Pelanggaran HAM di Berbagai Negara

            Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional dan telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi hal itu belum menjamin bahwa hak-hak asasi manusia telah dilaksanakan dengan baik dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

         Dalam kenyataannya sering  kita jumpai pelanggaran hak-hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara/pemerintah maupun oleh masyarakat. Richard Falk, salah seorang pemerhati HAM, mengembangkan suatu standar guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Hasilnya adalah disusunnya kategori-kategori pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu:

a.     Pembunuhan besar-besaran (genocide).

b.     Rasialisme resmi.

c.     Terorisme resmi berskala besar.

d.    Pemerintahan totaliter.

e.     Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan dasar manusia.

f.     Perusakan kualitas lingkungan (esocide).

g.     Kejahatan-kejahatan perang.

          Akhir-akhir ini di dunia internasional maupun di Indonesia dihadapkan banyak pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam wujud teror. Leiden dan Schmit, mengartikan teror sebagai tindakan yang berasal dari suatu kekecewaan atau keputusasaan, biasanya disertai dengan ancaman-ancaman tak berkemanusiaan dan tak mengenal belas kasihan terhadap kehidupan dan barang-barang yang dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Teror dapat dalam bentuk pembunuhan, penculikan, sabotase, subversif, penyebaran desas-desus, pelanggaran peraturan hukum, main hakim sendiri, pembajakan, dan penyanderaan. Teror dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (oposan).

        Teror merupakan bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang kejam (berat) karena menimbulkan ketakutan, sehingga rasa aman sebagai hak asasi setiap orang tidak lagi dapat dirasakan. Dalam kondisi ketakutan, seseorang/masyarakat sulit untuk melakukan hak atau kebebasan yang lain, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih maju dan bermartabat

 

Read More

SENGKETA INTERNASIONAL

B.Sengketa Internasional dan Penyelesaiannya Melalui Mahkamah Internasional  
1. Timbulnya Sengketa Internasional

       Walaupun hubungan antar negara telah diatur dalam hukum internasional, pada kenyataannya masih sering terjadi sengketa antar negara. Persengketaan tersebut bisa jadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal, atau salah satu pihak secara sengaja melanggar hak negara lain.Berbagai pelanggaran terhadap hukum dan perjanjian internasional dapat menyebabkan timbulnya sengketa internasional. Berikut ini beberapa factor penyebab sengketa:

a. Masalah Batas Wilayah

          Kasus ini dapat kita lihat misalnya pada ketidakjelasan batas laut territorial antara Indonesia dengan Malaysia tentang pulau Sipadan dan Ligitan di dekat Kalimantan. Sengketa tersebut diserahkan ke Mahkamah Internasional, hingga akhirnya pada tahun 2003 dimenangkan oleh Malaysia. Demikain juga sengketa masalah perbatasn di Khasmir yang hingga kini masih diperebutkan oleh India dan Pakistan. Sengketa kepulauan Spratly yang terletah di laut Cina Selatan yang diperebutkan oleh Filipina, Malaysia, Thailand dan Cina yang hingga kini belum selesai.

Sebaiknya Anda Tahu

Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia

1.Pada zaman Hindia Belanda dan jepang. Dasar :  Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim no 442/1939 (Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie no. 44 2/1939). Ukuran 3 mil dari garis pantai pada saat pasang surut (low water). Luas Wilayah +  2 juta km^2.

2.Setelah Proklamasi s/d 13 Desember 1957. Berdasar Ketentuan Peralihan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, tetap berlaku Ordonansi no 442/1939.

3. Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 13 Desember 1957 (Deklarasi Juanda)

    Dasar           :  Pengumuman Pemerintah RI tanggal 13 Desember 1957

                           PEPERPU no 4/1960 tentang Perairan Indonesia

   Ukuran          :  12 mil dari garis pangkal (point to point theory)

   Luas Wilayah :  bertambah + 3,9 juta km², menjadi 5,9 juta km²

4. Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 17 Februari 1969 (Landas Kontingen)

     Dasar          :  Deklarasi Pemerintah RI tanggal 17 Februari 1969

                           UU no 1/1973 tentang Landas Kontingen

     Luas Wilayah :  Bertambah + 0,8 juta km², menjadi + 6,7 juta km²

5.Pengumuman Pemerintah R.I. tahun 1980 (Zona Ekonomi Eksklusif)

      Dasar :  Pengumuman Pemerintah tentang Zone Ekonomi Eksklusif

     UU no 5/1983 tentang Zone Ekonomi Ekslusif (Pembenahan Kekayaan Alam dan Potensi Alam)

     Luas Wilayah :  Bertambah + 2,5 juta km², menjadi + 9,2 juta km²

Gambar peta Perairan Ambalat

wilayah ini tengah menjadi sengketa

antara Indonesia dan Malaysia.

b. Masalah Campur Tangan Negara lain

        Setelah runtuhnya Uni Soviet, menjadikan Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dunia yang paling kuat dan dominan.Selanjutnya Amerika Serikat sering bertindak sebagai polisi dunia. Pada hal Amerika Serikat sering menggunakan standar ganda dalam kebijakannya. Sebagai contoh dalam konflik Israel-Palestina, AS terlihat terlalu memihak Israel. Demikian juga tindakan AS secara sepihak untuk menyerbu afganistan dan Irak dengan alasan memberantas terorisme, mengenyahkan senjata pemusnah massal, dan menegakkan demokrasi. Namun tindakan tersebut justru mengakibatkan rakyat di kedua negara tersebut terjebak dalam perang yang berkepanjangan.

        PBB sebenarnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa internasional. Namun peran PBB  dalam menyelesaikan berbagai konflik internasional masih jauh dari memuaskan. Semua tahu PBB tidak independen, PBB masih sangat tergantung kepada beberapa negara besar. Oleh karena itu tidak mampu berbuat banyak bila anggota pemegang hak veto yang melakukan pelanggaran.

c. Masalah Politik, ekonomi dan Sosial Budaya

1). Hegemoni Amerika serikat di Timur Tengah dan pojok-pojok dunia yang lain

2). Masalah kepemilikan reaktor nuklir di beberapa negara

3). Masalah persaingan ekonomi, industri dan perdagangan antar negara

4). Masalah lingkungan hidup

5). Masalah terorisme internasional

6). Masalah penyakit menular seperti AIDS, SARS, dan Flu Burung

7). Masalah hak asasi manusia.

Gambar invasi Amerika Serikat ke Irak

serangan negara adi daya terhadap negara berdaulat.

2. Penyelesaian Sengketa Internasional

        Cara-cara penyelesaian sengketan internasional banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketan internasional, yang jika dikelompokkan ada dua kelompok besar, yaitu penyelesaian secara damai dan penyelesaian dengan jalan kekerasan. Penyelesaian secara damai dapat ditempuh secara politik (misalnya perundingan, perantara, jasa-jasa baik, lewat campur tangan PBB), dan dapat ditempuh secara hukum, yaitu lewat Mahkamah Arbitarsi atau lewat Mahkamah Internasional atau Pengadilan Internasional. Sedangkan penyelesaian dengan jalan kekerasan misalnya ditempuh jalan perang.

3.     Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

        Mahkamah Internasional merupakan salah satu organ pokok PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Selain bersidang di  tempat kedudukannya, Mahkamah dapat bersidang ditempat lain manakala dipandang perlu. Masa persidangan Mahkamah sepanjang tahun, kecuali waktu-waktu libur Mahkamah.  Sidang lengkap pada prinsipnya dihadiri oleh seluruh anggota, yaitu 15 orang, tetapi kuorum 9 anggota sudah cukup untuk mengadili suatu perkara. Biasanya mahkamah bersidang dengan 11 anggota, tidak termasuk hakim-hakim ad hoc. Yang dimaksud dengan hakim ad hoc di sini adalah hakim-hakim sementara yang hanya ikut bersidang untuk suatu perkara tersebut. Tugasnya berakhir bersama dengan berakhirnya perkara yang ditanganinya.

        Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipilih untuk masa jabatan tiga tahun, dan dapat dipilih kembali. Mahkamah juga mengangkat Panitera dan pengawai-pegawai lain yang dianggap perlu.

Sebaiknya Anda tahu

Kasus Sipadan dan Ligitan (Pernyataan Pers Menlu. Hassan Wirayuda)

          Pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional di Den Haag, telah mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau sipadan dan Pulau ligitan berdasarkan pertimbangan “effectivitee”, yaitu bahwa Pemerintah Inggris telah melakukan tindakan administrative secara nyata sebagai wujud kedaulatannya berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpul telur penyu sejak 1930-an, dan operasi mercusuar sejak awal 1960-an. Sementara itu kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia hampir 15 tahun terakhir tidak menjadi faktor pertimbangan. Mahkamah menolak argumentasi Indonesia yang bersandar pada Konvensi 1891 yang dinilai hanya mengatur perbatasan darat dari kedua negara di Kalimantan. Garis parallel 4 derajat 10’ Lintang Utara ditafsirkan hanya menjorok ke laut sejauh 3 mil dari titik pantai timur Pulau Sebatik sesuai ketentuan hokum laut internasional pada waktu itu yang menetapkan laut wilayah sejauh 3 mil. Mahkamah juga menolak argumentasi Malaysia mengenai perolehan kepemilikan atas dua pulau tersebut berdasarkan “chain of title (rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu).

         Hampir tidak dapat dielakkan adanya rasa kecewa yang mendalam bahwa upaya maksimal yang dilakukan oleh empat pemerintahan Indonesia sejak tahun 1997 ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan bersama. Namun kita berkewajiban untuk menghormati Persetujuan Khusus untuk bersama-sama mengajukan sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang kedaulatan atas Pulau sipadan dan Pulau Ligitan kepada Mahkamah internasional, yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 1997. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia menerima keputusan Mahkamah Internasional tersebut sebagai final dan mengikat. Pemerintah Indonesia percaya bahwa keseluruhan proses peradilan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional ini telah berlangsung secara adil, transparan, bertanggungjawab dan berwibawa.

        Suatu masalah yang secara politis sangat sensitif, karena menyangkut klaim kepemilikan dan hak berdaulat atas dua pulau telah mampu diselesaikan secara damai atas pilihan bersama kedua pihak itu sendiri dan bukan suatu pihak menggugat yang lain. Hendaknya kita tidak mengecilkan arti dari proses penyelesaian damai ini. Dengan demikian, tidak hanya kemungkinan suatu konflik bersenjata dan korban yang diakibatkannya telah dapat dihindarkan, melainkan juga suatu investasi yang sangat berharga bagi pengembangan kawasan yang damai dan berkemakmuran. Menyelesaikan sengketa secara damai, sekali untuk selamanya, adalah warisan terbaik yang dapat kita turunkan bagi generasi ini dan berikutnya.

           Pada kesempatan ini atas nama Pemerintah, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua anggota Satuan Tugas Pemerintah dan Tim Hukum Internasional atas sumbangan pikiran dan ntenaganya dalam upaya Pemerintah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa Pulau sipadan dan Pulau ligitan. Penghargaan dan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh media massa, elektronik dan cetak yang telah mengkomunikasikan keseluruhan proses penanganan ini secara obyektif, khususnya fakta-fakta yang benar, sehingga terdapat pemahaman yang baik atas perkara ini, dan karena itu kami harapkan penerimaan yang baik atas keputusan ini oleh seluruh rakyat Indonesia.

a.     Wewenang Mahkamah Internasional

          Mahkamah internasional adalah organ hukum utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa atau perkara-perkara internasional. Peranan mahkamah Internasional antara lain:

a.       Menyelesaikan sengketa hukum internasional.

b.      Memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

c.       Hanya menerima perkara yang diajukan oleh negara (bukan individu) yang menjadi anggota PBB dan peserta Piagam Mahkamah Internasional yang bersifat fakultatif.

d.      Bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional untuk menyelesaikan persengketaan.

        Wewenang Mahkamah diatur dalam Bab II statuta Mahkamah Internasional, dengan ruang lingkup masalah-masalah mengenai sengketa. Untuk mempelajari wewenang ini harus dibedakan antara wewenang  untuk menentukan siapa-siapa yang dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional (wewenang retione personae) dan wewenang menentukan jenis sengketa apa yang dapat diajukan (wewenang ratione materiae).

 Wewenang Ratione Personae

        Wewenang Mahkamah Internasional yang menyatakan “hanya negara-negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka Mahkamah Internasional.”

        Ini berarti bahwa subjek hukum dalam Mahkamah Internasional adalah negara. Pada dasarnya Mahkamah Internasional hanya terbuka bagi negara-negara anggota dari Statuta, terutama semua negara anggota PBB, yang secara otomatis menjadi pihak pada Statuta.

        Sementara itu, menurut pasal 93 ayat 2 Piagam PBB, negara bukan anggota PBB dapat menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dengan syarat-syarat yang akan ditentukan untuk tiap-tiap permohonan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Wewenang Ratione Materiae

        Mengenai wewenang ini pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa “wewenang Mahkamah Intenasional meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dari semua pihak, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku. Pasal ini tidak membedakan antara sengketa hukum dengan sengketa politik yang dapat diajukan ke depan Mahkamah, akan tetapi dalam praktinya Mahkamah selalu menolak memeriksa perkara-perkara yang tidak bersifat hukum.

        Wewenang Mahkamah pada prinsipnya bersifat fakultatif, artinya bahwa bila terjadi suatu sengketa antara dua negara, campur tangan Mahkamah Inter-nasional baru dapat terjadi jika negara-negara yang bersengketa dengan persetujuan bersama membawa perkara mereka ke Mahkamah Internasional. Tanpa adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersengketa, maka Mahkamah Internasional tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

Kompromi

        Terkait dengan wewenang fakultatif, sengketa diajukan ke Mahkamah melalui suatu kompromi, artinya kesepakatan negara-negara yang bersengketa dituangkan dalam suatu kompromi. Kompromi yang dimaksudkan di sini adalah kompromi yang hanya berisikan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan perkara mereka ke Mahkamah Internasional, dan penentuan hal yang dipersengketakan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Mahkamah Internasional. Sebagai contoh kompromi ini adalah persetujuan khusus (special agreement) antara Indonesia  dengan Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang merupakan kompromi antara Indonesia dan Malaysia untuk mengajukan sengketan ke Mahkamah yang telah disampaikan ke Panitera Mahkamah pada tanggal 2 November 1998.

Wewenang Wajib

        Wewenang wajib dari Mahkamah ini hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya dalam suatu persetujuan menerima wewenang tersebut. Wewenang wajib berdasarkan ketentuan Konvensi Wewenang wajib ini dapat diterima dalam bentuk klausula khusus yang terdapat dalam suatu perjanjian yang terdapat dalam perjanjian itu sendiri. Klausula ini bertujuan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dimasa yang akan datang mengenai pelaksanaan dan interpretasi perjanjian tersebut di muka Mahkamah Internasional. Sebagai contoh dari klausula khusus ini adalah apa yang tertuang di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik pada Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Memaksa atas Perselisihan, pasal 1 yang berbunyi:

Perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penetapan Konvensi akan  diletakkan di dalam yurisdiksi memaksa dari Mahkamah Internasional dan sesuai dengan ini dapat dibawa ke depan Mahkamah dengan suatu permohonan yang dibuat oleh setiap pihak pada perselisihan itu yang merupakan pihak pada Protokol ini.

        Statuta Mahkamah Internasional pasal 36 ayat 2 mengatur tentang penerimaan negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta ini atas wewenang wajib Mahkamah Internasional. Adapun bunyi lengkap pasal 36 ayat 2 ini sebagai berikut:

Negara-negara pihak Statuta, dapat setiap saat menyatakan untuk menerima wewenang wajib Mahkamah Internasional dan tanpa persetujuan khusus dalam hubungannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama, dalam semua sengketa hukum mengenai:

(1)   Penafsiran suatu perjanjian

(2)   Setiap persoalan hukum internasional

(3)   Adanya suatu fakta yang bila tersebut akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

(4)   Jenis atau besarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional.

        Klausula inilah yang dinamakan klausula optimal. Pernyataan negara yang berisikan penerimaan klausula ini  dapat  dibuat tanpa syarat atau dengan syarat persetujuan timbal balik oleh negara-negara lain atau untuk kurun waktu  tertentu. Sekretariat Jenderal PBB dan salinannya disampaikan kepada negara-negara pihak dalam Statuta dan kepada Panitera Mahkamah Internasional. Klausula ini hanya akan berlaku bagi negara-negara yang telah menerima hal yang sama.

        Dalam penerimaan klausula optional ini, suatu negara yang menjadi pihak dalam Statuta dapat mengajukan persyaratan, misalnya persyaratan dengan pembatasan waktu, persyaratan, misalnya persyaratan dengan  pembatasan waktu, persyaratan tidak dapat diajukannya sengketa ke depan Mahkamah mengenai sengketa-sengketa yang berada di bawah wewenang nasional.

b.    Advisory Opinion

        Di samping wewenang seperti yang telah disebutkan di muka, menurut ketentuan pasal 65 Statuta, Mahkamah Internasional berwenang memberi pertimbangan (advisory opinion) atas semua persoalan hukum atas permintaan badan-badan internasional sesuai dengan Piagam PBB.

Gambar Suasana sidang di Mahkamah Internasional Den Haag

di sini kasus Pulau Sipadan dan Ligitan

pernah disidangkan.

4. Keputusan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

Sebaiknya Anda Tahu

Keputusan Mahkamah Internasional

        Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan organ hukum tertinggi di dunia, penolakan terhadap keputusan lembaga tersebut oleh suatu negara akan merusak citranya dalam pergaulan antar bangsa, apalagi sebelumnya negara tersebut telah menerima wewenang wajib mahkamah. Keputusan Hakim Mahkamah Internasional sesuai dengan pasal 38 ayat 1, Piagam PBB harus berpedoman pada:

a.       Perjanjian-perjanjian Internasional.

b.       Kebiasaan-kebiasaan Internasional.

c.        Asas-asas hukum umum yang diakui negara-negara beradab.

d.       Yurisprudensi.

e.        Doktrin hukum internasional.

         Dalam menyelesaikan sengketa internasional, keputusan Mahkamah diambil dengan suara mayoritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara sama, maka suara Ketua atau Wakil Ketua yang menentukan. Keputusan Mahkamah Internasional dalam setiap penyelesaian sengketa internasional terdiri  atas tiga bagian.

Bagian pertama berisikan:

a.     Komposisi Mahkamah

b.     Informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa serta wakil-wakilnya.

c.     Analisa mengenai fakta-fakta

d.    Argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa.

Bagian kedua:

Bagian ini berisikan penjelasan mengenai motivasi Mahkamah Internasional.

        Pemberian motivasi keputusan mahkamah internasional merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridisional ini sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu perlu  dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.

Bagian ketiga berisi dispositif.

Dispositif ini berikan keputusan Mahkamah Internasional yang mengikat negara-negara yang bersengketa. Di sini disebutkan jumlah suara yang diperoleh melalui keputusan tersebut.

5. Prinsip Hidup Bedampingan Secara Damai Berdasarkan Persamaan Derajat

Sebaiknya Anda Tahu

Prinsip Hidup Berdampingan

Dalam mengupayakan prinsip hidup berdampingan secara damai ada tiga hal utama yang harus diperhatikan setiap bangsa di dunia:

a.       Sikap saling menghormati kadaulatan.

b.       Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

c.        Mengembangkankerjasama yang saling menguntungkan.

        Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Ungkapan di atas sangat populer di Indonesia pada masa Pemerintahan Bung Karno.

        Prinsip di atas menandakan bahwa dalam pergaulan internasional, Indonesia akan menerapkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara lain, namun jika kemerdekaan bangsa tercantum maka  kemerdekaan itu akan dipertahankan hingga titik darah penghabisan.

        Prinsip hidup berdampingan secara damai ini bermakna juga bahwa jika terjadi sengketa antara negara-negara, hendaknya penyelesaiannya dilakukan secara damai.

        Prinsip Penyelesaian sengketa internasional secara damai ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara umum.

        Prinsip ini diatur di dalam dua buah deklarasi, yaitu Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antarnegara tanggal 24 Oktober 1970 dan Deklarasi Manila tanggal 15 Oktober 1982 mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai. Prinsip-prinsip yang diatur di dalam deklarasi tersebut adalah sebagai berikut:

a.     Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan  yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.

b.     Prinsip nonintervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.

c.     Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.

d.    Prinsip persamaan kedaulatan negara.

e.     Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara

f.     Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional.

g.     Prinsip keadilan dan hukum internasional.

Gambar gedung PBB di New York

dalam Piagam PBB dicantumkan

semua anggota PBB hidup berdampingan.

6. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional

        Mengenai prosedur atau tata cara kegiatan Mahkamah Internasional secara khusus diatur di dalam Statuta, yaitu pada bab III. Sementara itu, untuk melengkapi ketentuan yang diatur di dalam bab III, pasal 30 Statuta Mahkamah Internasional memberi wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk membuat aturan-aturan tentang tata tertib. Aturan-aturan yang dibuat oleh Mahkamah ini mengikat pihak-pihak yang bersengketa yang diajukan kepada Mahkamah, secara garis besar adalah sebagai berikut:

a.     Prosedur tertulis dan perdebatan secara lisan diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak mendapatkan jaminan secara penuh untuk mengemukakan pendapat.

b.     Sidang Mahkamah Internasional terbuka untuk umum, sementara untuk rapat-rapat hakim Mahkamah diadakan dalam sidang tertutup.

c.     Untuk memeriksa kasus-kasus tertentu Mahkamah dapat membentuk satu atau beberapa kamar yang terdiri dari tiga hakim atau lebih.

d.    Keputusan Mahkamah diambil dengan suara mayoritas dari hakim-hakim yang hadir.

Sebaiknya Anda Tahu

Penyelesaian Sengketa Lewat Mahkamah Internasional

Prosedur penyelesaian sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional:

1. Hanya menerima sengketa bersifat fakultatif artinya bila sengketa antara dua negara tersebut mengajukan perkaranya bersama ke Mahkamah Internasional.
2. Yang dapat mengajukan perkaranya ke Mahkamah Internasional adalah negara anggota PBB dan bukan anggota PBB tetapi termasuk peserta Piagam Mahkamah internasional.
3. Sengketa yang bersifat individual bisa mengajukan sengketanya ke Mahkamah Internasional melalui mekanisme perlindungan diplomatik.
4. Mahkamah Internasional hanya mengadili masalah-masalah yang berkenaan dengan perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum.

Read More